Wabup Poso Akui Capaian BPJS Ketenagakerjaan Baru 30 Persen

Wakil Bupati Poso Soeharto Kandar mengakui capaian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, belum memenuhi target pemerintah pusat.

“Kalau saya sendiri belum mencapai target. Dari minimal target yang kami terima itu yang kami realisasikan itu baru sekitar 30 persen dari seluruh pekerja,” kata Soeharto saat diwawancarai pada malam “Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Sulawesi” di Hotel Claro, Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (30/5/2026).

Ia mengatakan, pemerintah daerah terus mendorong pekerja formal maupun informal agar terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami akan mendorong para pengusaha informal maupun formal dan tenaga-tenaga karyawan pada dinas di Kabupaten Poso untuk wajib ikut dalam BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap dia.

Gandeng serikat pekerja dan buruh untuk kepesertaan

Menurut Soeharto, Pemkab Poso juga menggandeng serikat pekerja dan serikat buruh untuk meningkatkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Kebetulan kami kemarin bekerja dengan serikat pekerja, serikat buruh di Kabupaten Poso untuk menyampaikan beberapa pengusaha perusahaan kecil formal maupun informal yang belum mencatatkan diri pada jaminan tenaga kerja BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.

Selain fokus pada perlindungan tenaga kerja, Pemkab Poso juga berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor pertambangan dan pariwisata.

Ia menyebut Kabupaten Poso memiliki potensi tambang galian C atau mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang belum tergarap optimal.

“Harapan pemerintah pusat, otonomi itu adalah kemampuan daerah sendiri untuk meningkatkan PAD yang ada sehingga tidak terlalu tergantung dengan fiskal dari pusat. Dan itu yang belum terjadi,” ucap dia.

Soeharto menambahkan, sektor pariwisata juga menjadi unggulan daerahnya.

Salah satu potensi yang diandalkan adalah wisata danau di Kabupaten Poso. “Ya, sektor pariwisata menjadi unggulan daerah kami,” pungkasnya.

Sumber: kompas.com